Petisi Brawijaya, Jakarta – Pemerintah Indonesia baru saja membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diresmikan pada Senin (24/2/2025). Lembaga pengelola investasi negara tersebut digadang-gadang akan berperan seperti Temasek Holdings di Singapura.
Potensi Intervensi Politik dalam Danantara
Salah satu kekhawatiran terbesar adalah campur tangan politik dalam pengelolaan Danantara. Sejarah menunjukkan bahwa banyak BUMN di Indonesia rentan terhadap keputusan berbasis kepentingan politik, bukan strategi bisnis jangka panjang. Jika Danantara tidak memiliki tata kelola yang kuat dan transparan, ada risiko bahwa lembaga ini hanya menjadi kendaraan politik alih-alih berfungsi sebagai pengelola investasi profesional.
Pembentukan BPI Danantara ini menjadi sorotan para ekonom yang menilai pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan investasi negara. Keberhasilan model seperti Temasek tidak hanya bergantung pada pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga pada minimnya intervensi politik. Tantangan utama bagi Danantara adalah memastikan independensinya dari kepentingan politik domestik.
Pendiri Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengungkapkan intervensi politik kerap menjadi salah satu masalah utama pengelolaan BUMN selama ini.
Menurutnya, pengangkatan direksi dan kebijakan strategis sering dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga mengorbankan profesionalisme dan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila Presiden Prabowo Subianto juga meminta para mantan presiden juga menjadi dewan dewan penasehat Danantara.
Setidaknya, Didik berpendapat figur besar bisa meningkatkan sedikit kepercayaan publik terhadap pengawasan Danantara.
“Kalau figur besar ada di situ, isinya nanti keropos, banyak korupsi, maka Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo yang malu juga,” ujar Didik dalam diskusi publik INDEF, Senin (24/2/2025).
Sebagai informasi, Prabowo telah menunjukkan para pimpinan BPI Danantara dalam acara peluncuran di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin. (24/2/2025).
Berikut struktur lengkap organisasi BPI Danantara:
Pembina dan Penanggung Jawab: Presiden Prabowo Subianto
Dewan Penasihat : sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo
Badan Pengawas :
Ketua Badan Pengawas: Erick Thohir
Wakil Ketua Badan Pengawas: Muliaman D. Hadad
Badan Pelaksana Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Perkasa Roeslani
Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria
Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir
Adapun Erick Thohir yang ditunjuk Prabowo sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara juga merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi dalam Kabinet Merah Putih.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho menyoroti, rangkap jabatan kedua menteri tersebut dinilai lucu. Sebab nantinya Menteri BUMN Erick Thohir akan mengawasi Menteri Rosan Roeslani.
“Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kemungkinan besar Menteri akan diawasi oleh Menteri. Jadi Menteri Investasi dan Investasi BKPM selaku dari CEO Danantara, itu nanti akan diawasi oleh Menteri BUMN,” kata Andry dalam diskusi yang sama.
“Jadi ini yang menurut saya juga lucu adalah di Direktur Operasional, di mana Direktur Operasionalnya adalah Wakil Menteri BUMN. Jadi ini indikasi bahwa Operator ini merangkap sebagai regulator gitu ya,” sambungnya.
Menurut Andry, rangkap jabatan kedua menteri tersebut menjadi pertanyaan besar terhadap akuntabilitas daripada BP Danantara atas respons pasar utamanya para investor.
“Fungsi pengawasan dan operasionalnya pasti akan bias gitu karena ini berada di kementerian yang sama. Ini menurut saya juga jadi sentimen bahwa kementerian BUMN tidak mau melepas begitu saja Danantara sebagai lembaga yang pada akhirnya kita nantikan agility-nya gitu ya,” ucap Andry.
Andry mengatakan, pada awal peresmian Danantara hari ini pembukaan pasar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun atau terkontraksi cukup dalam. Meskipun ada peningkatan namun masih di level 6.700. Hal tersebut menandakan bahwa respons pasar tidak cukup puas dengan adanya jajaran struktur di dalam Danantara ini.
“Kalau kayak seperti ini ya, tetap saja diisi oleh para birokrat, tetap saja diisi oleh lingkungan-lingkungan Menteri, jadi ya pastinya intervensi politik pasti akan besar juga gitu ya dalam pengelolaan aset dari Danantara gitu,” ucap Andry.
“Dan tentu kembali lagi, ini sudah tercermin tadi ya, saya kemukakan di awal bahwa respon pasar tidak cukup puas gitu ya dengan adanya jajaran struktur di dalam Danantara ini,” sambungnya.
Syarat Agar Danantara Bisa Meniru Kesuksesan Temasek
Temasek Holdings adalah perusahaan investasi milik pemerintah Singapura yang didirikan pada tahun 1974. Berbeda dengan perusahaan negara pada umumnya, Temasek beroperasi secara independen dan berorientasi pada keuntungan, dengan fokus pada investasi global di berbagai sektor, seperti teknologi, kesehatan, jasa keuangan, dan energi.
Temasek Holdings, yang dijadikan benchmark oleh Indonesia, memiliki beberapa prinsip kunci yang membuatnya sukses, yaitu:
- Independensi dari pemerintah – Walaupun dimiliki oleh negara, Temasek beroperasi layaknya perusahaan swasta dengan manajemen profesional.
- Fokus pada profitabilitas jangka panjang – Keputusan investasi berbasis perhitungan bisnis, bukan kepentingan politik sesaat.
- Diversifikasi aset yang luas – Temasek tidak hanya mengandalkan investasi di Singapura, tetapi juga memiliki portofolio global yang luas.
Jika Danantara ingin meniru Temasek, maka pemerintah Indonesia harus benar-benar melepas kendali operasionalnya dan memastikan manajemennya terdiri dari profesional yang kompeten, bukan sekadar pejabat atau orang-orang dengan kedekatan politik.
