Petisi Brawijaya, Jakarta – Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan perbedaan sikap terkait pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi yang merupakan penggagas pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, justru kini enggan untuk dikaitkan.
Ketika ditanya soal pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk proyek IKN, Jokowi menyebutkan bahwa IKN adalah proyek pemerintah dan ia tidak ingin dilibatkan lebih jauh.
“Tanyakan ke Kepala Otoritas. Tanyakan ke pemerintah, ya. Itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).
Pernyataan Jokowi ini bertolak belakang dengan pernyataannya saat masih menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024 lalu. Padahal sebelumnya, Jokowi tegas akan tetap mengawal pembangunan IKN meski telah tidak lagi menjadi presiden.
Pernyataan tersebut sempat disampaikannya ketika melakukan groundbreaking Swiss-Belhotel Nusantara pada 12 Agustus 2024 lalu, atau dua bulan sebelum dirinya digantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
Bahkan, Jokowi menegaskan bakal sering mengunjungi IKN setelah lengser.
“Oh nanti rutin (mengunjungi IKN),” ujar Jokowi singkat saat memberikan keterangan di IKN pada 11 Oktober 2024 lalu.
Ketika itu, Jokowi menyatakan ingin rutin berkunjung ke IKN, bahkan ia akan terus mengawal proyek IKN meski sudah lengser dari jabatan presiden.
“Dan akan saya lihat terus meskipun saya enggak jadi presiden, akan saya ikuti terus,” kata Jokowi saat itu.
Masa depan pembangunan IKN menjadi pertanyaan setelah sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut anggaran pembangunan IKN yang ada di kementeriannya diblokir. Bahkan, ia berseloroh bahwa progres pembangunan dialihkan untuk makan siangnya.
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” kata Dody di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
“Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” ujar dia.
Pernyataan Dody ini lantas diklarifikasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menekankan Presiden Prabowo Subianto bakal tetap melanjutkan pembangunan IKN.
Ia menuturkan, pembangunan bakal terus berjalan meski anggaran Kementerian PU untuk proyek IKN diblokir.
“Bahwa selama lima tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” papar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2024).
Hasan menjelaskan, anggaran IKN di Kementerian PU hanya diblokir, bukan berarti tidak ada. Ia juga menekankan bahwa anggaran pembangunan IKN tidak hanya berasal dari kantong Kementerian PU, tetapi juga di lembaga lain, salah satunya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
