Petisi Brawijaya, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi isu reshuffle kabinet dengan optimisme. Ia meyakini seluruh kader Golkar yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih akan tetap aman.
Bahlil menegaskan bahwa Golkar terus berada di garis terdepan bersama koalisi, terutama Gerindra untuk mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas dari kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” kata Bahlil setelah memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Menurut dia, kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga Partai Golkar tidak mencampuri dan melampaui batas kewenangan tersebut.
Dia menjelaskan Partai Golkar memiliki delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu Gubernur Lemhannas, di bawah Kabinet Merah Putih. Para pejabat itu, kata dia, merupakan pembantu Presiden yang harus menerjemahkan program dan arah kebijakan Presiden.
“Biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menanggapi isu reshuffle kabinet dengan santai. Dody menegaskan bahwa sebagai menteri, dirinya hanya bertindak sebagai pembantu presiden dan akan mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh kepala negara.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa pihaknya belum merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 2025 lantaran anggaran IKN yang masuk di pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar. Menariknya ucapan ini dilontarkan usai kegaduhan penghapusan pengecer elpiji (LPG) 3 kg, kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Diduga kuat pernyataan Presiden mengarah ke Bahlil. Sebab, Ketum Partai Golkar itu sempat memaksa pengecer menjadi pangkalan elpiji. Belakangan karena gaduh dan mustahilnya pengecer menjadi pangkalan, dia mewacanakan skema sub pangkalan. Lucunya, Bahlil tak bisa menjelaskan bagaimana skema perubahan pengecer menjadi sub pangkalan. Dia mengaku baru akan berdiskusi dengan PT Pertamina untuk membahas kebijakan serta aturan sub pangkalan.
Rupanya kebijakan penghapusan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji 3 Kg, bukan kebijakan Presiden Prabowo. Kebijakan Bahlil ini telah membuat gaduh dan memakan korban jiwa. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” tutur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Langkah grasa-grusu ini bukan saja membuat kelangkaan dan antrean, tapi juga memakan korban jiwa. Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli gas elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.
Usai kegaduhan, Bahlil akui dirinya bersalah karena memutuskan menghapus pengecer elpiji 3 kilogram. Dia juga akui kurang berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta siap bertanggung jawab.
Meski akui bersalah, Bahlil masih juga membela diri. Diklaim dia, kebijakan untuk menghapus pengecer sudah diwacanakan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, langkah ini bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyalahgunaan pengecer.
“Kan semua kebijakan sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengingatkan, pernyataan Prabowo itu ancaman serius ke para menterinya. Apalagi, kata dia, pernyataan Prabowo itu disampaikan secara terbuka, tentu kadar ancaman reshuffle-nya cukup kuat.
Dia meyakini, di kantong Prabowo sudah ada nama-nama kandidat menteri yang akan dicopot. Hal ini diperkuat dengan pernyataan tangan kanan Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan ada menteri yang tak seirama dengan presiden.
“Tinggal ditunggu kira-kira kapan reshuffle itu dilakukan. Saya kira itu ancaman serius dari presiden kepada para menterinya yang tak bisa bekerja untuk rakyat,” kata Adi kepada wartawan, Jakarta, dikutip Sabtu (8/2/2025).
