Petisi Brawijaya, Jakarta – Ketua Komisi V DPR Lasarus berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Pemotongan setiap pagu anggaran diharapkan dapat diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.
“Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” kata Lasarus di Jakarta, Selasa, (11/2/2025).
Dia mengatakan jika efisiensi yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah, maka bakal memiliki efek domino terhadap rakyat, misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran, hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.
“Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi,” kata Lasarus.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menekankan APBN bukan hanya bicara untung dan rugi. APBN, kata dia, bicara memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi.
Lebih penting dari itu, APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Dia memaparkan ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor kontruksi.
“Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana,” ujarnya.
Namun, dia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur dan pembangunan itu dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara, dengan mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
“Karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi,” ucap dia.
“Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN,” lanjut dia.
Lasarus tak mau berprasangka lebih jauh terkait diblokirnya anggaran untuk IKN. Dia yakin pemerintah punya alasan yang baik untuk menyetop sementara proyek pembangunan IKN tersebut.
Lasarus justru lebih menyorot dipotongnya dana untuk sejumlah program yang bersifat wajib di Komisi V DPR RI, seperti preservasi. Ini merupakan program untuk merawat kondisi jalan di seluruh Indonesia.
“Dana preservasi adalah dana yang digunakan untuk kita merawat kondisi jalan supaya kondisi jalan yang bagus ini bertahan. Kalau ini tidak kita anggarkan kondisi jalan akan menurun,” kata dia.
Menurutnya, pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas, agar tidak mengganggu sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama 2 minggu selesai dibahas,” tutur dia.
