Menu

Dark Mode
Prabowo Bentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 Ribu Desa, Anggarannya dari Dana Desa PHK Massal Melanda, Apindo: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja Banjir Rendam Perumahan di Bekasi, Ketinggian Air Capai 4 Meter Ketinggian Banjir Luapan Ciliwung di Jaksel dan Jaktim Berangsur Surut Kejagung Sebut Kerugian Rp193,7 Triliun Korupsi Pertamina hanya Hitungan untuk Tahun 2023, Negara Berpotensi Rugi Rp 1 Kuadriliun Jika Diakumulasi Selama Lima Tahun Pemprov Jakarta Akan Terapkan Work From Anywhere H-7 Jelang Libur Lebaran untuk Kurangi Kemacetan Mudik

Headline

Menteri KP soal Pagar Laut: Harusnya Jangan Dicabut Dulu

badge-check


					PAGAR LAUT: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan keterangan soal pagar laut kepada wartawan di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Bali, Minggu (19/1/2025). (KOMPAS.COM/YOHANES VALDI SERIANG GINTA) Perbesar

PAGAR LAUT: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan keterangan soal pagar laut kepada wartawan di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Bali, Minggu (19/1/2025). (KOMPAS.COM/YOHANES VALDI SERIANG GINTA)

Petisi Brawijaya, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan semestinya pagar laut yang membentang di perairan Tangerang tidak dicabut terlebih dulu. Ia mengatakan pagar itu cukup disegel untuk memudahkan penyelidikan.

“Kalau pencabutan, tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam (pasang pagar bambu) segala macam, kan lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya,” kata Trenggono di sela acara bersih laut di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Bali, Minggu (19/1/2025).

Bagi Trenggono, pagar bambu itu seharusnya bisa dijadikan bukti untuk menjerat hukum pelaku yang memasang pagar itu.

“Seperti kemarin saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya. Ya saya nggak tahu. Harus ya itu barang bukti. Setelah dari hukum terbukti, terdeteksi, dari proses hukum, baru bisa (dicabut pagar bambunya),” imbuhnya.

Saat ini, pihaknya sedang menyelidiki pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut dengan memanggil sejumlah nelayan yang diduga terlibat.

“Menurut kami, sebaiknya barang bukti yang sedang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar. Itu kan ada arus (laut). Nanti kan terdampak jadinya,” katanya lagi.

“Ya kalau dibongkar bagaimana. Kalau nggak ada yang ngaku, kan repot,” imbuhnya.

“Seperti kemarin saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya. Ya saya nggak tahu. Harus ya itu barang bukti. Setelah dari hukum terbukti, terdeteksi, dari proses hukum, baru bisa (dicabut pagar bambunya),” imbuhnya.

Berbeda dengan Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan tidak mempermasalahkan pembongkaran pagar bambu jika semua sampel dan data terkait telah dikumpulkan.

“Nggak masalah. Kebakaran setahun lalu masih bisa kami (teliti) forensik. Semua data sudah kami collect kok, jadi nggak masalah,” ujar Hanif.

Hanif menambahkan, tim penyidik lingkungan hidup telah mengumpulkan data dari lokasi pagar bambu, keterangan saksi, dan informasi dari media massa. Meski begitu, pihaknya masih mencari pelaku pemasangan pagar bambu karena proses analisis data sedang berlangsung.

Sebelumnya, TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu (18/1) pagi.

Pembongkaran pagar laut misterius ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar), Harry Indarto.

“Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” kata Harry kepada wartawan di Tanjung Pasir, Tangerang.

Brigjen Harry mengatakan, pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Brigjen Harry menegaskan kegiatan pembongkaran tersebut bertujuan untuk membuka akses bagi nelayan, terutama yang terdampak oleh pemasangan pagar laut tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Prabowo Bentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 Ribu Desa, Anggarannya dari Dana Desa

4 March 2025 - 04:15 WIB

Foto: Dok. Istimewa Setneg RI

PHK Massal Melanda, Apindo: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

4 March 2025 - 04:13 WIB

Pemicu tutupnya pabrik-pabrik ini akibat berbagai tantangan ekonomi, mulai dari penurunan permintaan pasar hingga meningkatnya biaya produksi. (Foto: ANTARA FOTO /MOHAMMAD AYUDHA)

Banjir Rendam Perumahan di Bekasi, Ketinggian Air Capai 4 Meter

4 March 2025 - 04:05 WIB

Banjir di Perumahan Vila Nusa Indah dan Kompleks Duta Indah Bekasi, setinggi ring basket. (Istimewa).

Ketinggian Banjir Luapan Ciliwung di Jaksel dan Jaktim Berangsur Surut

4 March 2025 - 04:01 WIB

Foto: Banjir di Jakarta. (dok BPBD Jakarta)

Kejagung Sebut Kerugian Rp193,7 Triliun Korupsi Pertamina hanya Hitungan untuk Tahun 2023, Negara Berpotensi Rugi Rp 1 Kuadriliun Jika Diakumulasi Selama Lima Tahun

3 March 2025 - 11:51 WIB

Kejagung menetapkan sejumlah tersangka di Pertamina yang menyebabkan kerugian negara. (Foto: Istimewa)
Trending on Bisnis