Petisi Brawijaya, Jakarta – PDIP diprediksi bakal meninjau ulang hubungan dengan pemerintahan Prabowo Subianto setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Sebelumnya, PDIP menegaskan diri sebagai partai yang mendukung pemerintahan Prabowo, meski tak mengirimkan kader ke Kabinet Merah Putih.
Namun, keputusan PDIP menarik para kepala daerahnya agar tidak ikut dalam pembekalan di Akmil Magelang tentu berlawanan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Di mana pembekalan ini adalah salah satu programnya, dan sudah dilakukan sebelumnya usai melantik jajaran Kabinet Merah Putih.
Kondisi itu tentu memantik spekulasi, hubungan Megawati dan Prabowo apakah akan memanas? Padahal, jika ditarik ke belakang, sudah jauh hari beredar kabar rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Bahkan sejak Ketum Gerindra itu belum dilantik sebagai Presiden RI.
Direktur Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, mengatakan buntut penahanan Hasto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDIP membuat hubungan partai tersebut dan pemerintah saat ini menjadi tegang. Apalagi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi agar kader partai yang menjadi kepala daerah menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah.
Menurut Aditya, hubungan personal antara Megawati dan Prabowo mungkin masih baik-baik saja. Terlebih, selama ini politisi dari PDIP dan Gerindra selalu mengatakan hal tersebut. Namun, langkah KPK menahan Hasto diyakini akan membuat hubungan tersebut menjadi kikuk.
“PDIP mungkin akan mengevaluasi sikap politiknya secara lebih tegas, dugaan saya. Saat ini kan belum tegas,” ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga menduga, penahanan Hasto terjadi karena adanya komunikasi politik yang belum tuntas antara PDIP dan pemerintah. Kasus Hasto, sambungnya, merupakan hal yang dinegosiasikan PDIP dengan pemerintah.
“Ketika kasus Hasto berjalan terus, pemerintah sudah berhitung konsekuensinya. Namun dalam situasi ekonomi yang tidak mudah dan sulit seperti ini, isu politik dan kasus hukum tentu akan menjadi ganjalan bagi kinerja pemerintahan,” terang Aditya.
Disisi lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait penundaan kepala daerah terpilih dari PDIP pada agenda retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Terngah, jelas ada hubungannya dengan penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tak dinafikan akan hal ini. Sebelumnya, PDIP melalui Hasto telah menyatakan agar kepala daerah itu mengikuti irama pusat. Tapi, penahanan ini, jelas membuat hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto akan kritikal,” jelasnya, pada Kamis (20/2) malam.
Ray menilai bahwa penanganan kasus Hasto oleh KPK tersebut terlihat sangat politis, meskipun KPK telah berulang kali mengatakan proses hukum sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Tapi kan, ini, murni hukum? Iya, cuma nuansa politiknya kental,” tuturnya.
Menurut Ray, penangan kasus dugaan suap buronan Harun Masiku yang melibatkan Hasto terlihat politis sebab sudah terjadi sejak 6 tahun silam namun perkara hukum itu sempat tertunda. Padahal katanya, masih banyak kasus dugaan korupsi yang nilainya jauh lebih besar.
“KPK seperti memprioritaskan kasus Hasto kala tibumana kasus hukum lainnya seperti ogah-ogahan ditangani KPK. Sebut saja CSR BI, Blok Medan, Sahbirin Noor, Kementan-BPK, dan sebagainya. Kasus HK ini paling tinggi di nomor 9 jika diurut dari kasus-kasus lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ray menjelaskan bahwa instruksi Megawati terkait penundaan kepala daerah terpilih dari PDIP pada agenda retret tak menyalahi hukum sebab retreat bukan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh kepala daerah.
Ray justru menilai bahwa pelaksanaan retret kepala daerah tak lebih dari upaya sentralisasi kekuasaan agar para kepala daerah mengikuti semua keinginan pemerintah pusat. Menurutnya, instruksi PDIP tersebut tentu akan berimbas pada kekhawatiran pemerintah pusat karena mengurangi dukungan daerah.
Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat politik, Agung Baskoro, yang menilai bahwa instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang menarik kepala daerahnya agar tidak mengikuti retreat di Magelang akan mempertaruhkan hubungan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto.
Sebab, instruksi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah Prabowo yang ingin mengumpulkan ratusan kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
“Relasi Mega – Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung, kepada wartawan pada Jumat, (21/2/2025).
Sebagai informasi, Megawati pernah memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu terjadi saat Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). Saat itu, Prabowo memuji masakan Megawati. Prabowo mengaku menyukai nasi goreng tersebut.
Hal tersebut juga pernah dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto sering membahas nasi goreng buatan Presiden ke-5 sekaligus Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada mereka.
Muzani mengatakan, Prabowo sangat suka dengan semua jenis nasi goreng buatan Megawati. Muzani pun sempat berharap Prabowo dan Megawati bisa segera bertemu. Menurut dia, pertemuan Prabowo dan Megawati bisa memberi dampak positif, mulai dari pembangunan, investasi, hingga situasi politik.
“Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujar Muzani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025) lalu.
Relasi antara Megawati, Prabowo, dan nasi goreng inilah yang disebut sebagai politik nasi goreng. Namun hingga berita ini diterbitkan nyatanya pertemuan politik antara Megawati dan Prabowo pun tak kunjung terjadi.
Kembali ke pernyataan Agung, Ia menilai arahan Megawati tersebut boleh jadi dilancarkan dalam rangka menjaga posisi tawar PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo.
Namun, di sisi lain, Agung menyayangkan apabila kepala daerah dari PDI-P memutuskan untuk tidak ikut retreat. Ia mengingatkan, kepala daerah yang sudah menjabat tidak hanya dimiliki oleh partai politik, tetapi harus mengutamakan kepentingan publik.
“Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP. Menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar,” kata Agung.
Diberitakan sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
