Petisi Brawijaya, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto siap menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp6.500 sehingga tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah petani di bawah harga tersebut.
Bagi Presiden, petani sebagai produsen utama pangan harus sejahtera sehingga ketentuan HPP gabah Rp6.500 mutlak dipatuhi seluruh pihak.
“Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tetapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha dan konsumen,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, (3/2/2025).
Presiden kemudian menekankan Indonesia tidak akan sembarangan menggunakan prinsip pasar bebas. Prabowo melanjutkan negara lain ada yang mampu menjalankan ketentuan itu sehingga Indonesia pun harus bisa menjadikan petani sejahtera dan mewujudkan swasembada pangan.
“Prinsip pasar iya, tetapi tidak boleh seenaknya,” kata Presiden.
Presiden Prabowo kemudian mendatangi Kantor Kementerian Pertanian secara mendadak untuk mendengarkan langsung laporan mengenai pelaksanaan program swasembada pangan.
Dalam laporannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan beberapa kemajuan, termasuk peningkatan produksi padi selama tiga bulan terakhir, yang menurutnya merupakan yang tertinggi dibandingkan periode tiga tahun terakhir.
Selepas mendengar laporan Menteri Pertanian, Presiden menekankan pangan merupakan masalah kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa.
“Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta Merah Putih, dengan patriotisme yang tinggi setia kepada tujuan ini,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan.
Presiden juga memerintahkan kepada para pengusaha yang tidak mau tunduk pada kebijakan pemerintah untuk segera menutup usaha mereka.
“Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival,” kata Presiden.
Pengarahan Presiden Prabowo hari ini di Kantor Kementerian Pertanian dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Gizi Nasional Prof. Dadan Hindayana, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, seluruh kepala dinas pertanian tingkat provinsi/kabupaten se-Indonesia, serta komandan distrik militer (dandim) se-Indonesia. Sesi tersebut berlangsung secara langsung dan melalui sambungan video conference (vicon).
